Daftar BMT Anggota Puskopsyah BMT Jateng

Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun lamanya Puskopsyah telah menjalankan serentetan usaha untuk terus memperoleh simpati para BMT di Jawa Tengah, tentunya untuk mernjadikan mereka sebagai partner bisnisnya atau dengan kata lain sebagai Anggota resmi Puskopsyah BMT Jateng.

Perkembangan anggota Puskopsyah BMT Jateng ditandai dengan berakhirnya priode kepungurusan lama yang disahkan pada RAT 2010 yang lalu yang ditandai dengan penggantian pengurus baru yang menjadikan Puskopsyah BMT Jateng lebih focus dan lebih aktif melakukan pengembangan bisnis dan layanannya. Lebih focus artinya bila sebelumnya Ketua Pengurus yang dijabat oleh KH Abdullah Yazid yang sekaligus sebagai Ketua Pengurus Inkopsyah, saat ini telah diserahkan tanggungjawab Ketua Pengurusnya pada Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si, sedangkan KH. Abdullah Yazid sendiri juga telah focus memimpin Inkopsyah-BMT sehingga masing-masing kedua lembaga tersebut saat ini lebih menunjukkan perkembangannya yang signifikan. 

Atas dasar gebrakan baru tersebut dapat dibuktikan dengan tumbuhnya kepercayaan BMT se-Jawa Tengah untuk bergabung menjadi anggota Puskopsyah maupun Inkopsyah yang dapat dilihat perkembangannya pada table berikut: 

Tabel Perkembangan Anggota Puskopsyah BMT Jateng

 

Bulan	Jumlah Anggota
Januari	72
Februari	72
Maret	82
April	91
Mei	111
Juni	114
Juli	119

Dari total jumlah anggota baru puskopsyah yang telah bergabung hingga saat ini yang mencapai 119 BMT/KJKS berikut kami baru dapat tunjukkan data nama BMT yang telah lama bergabung dan akan kami Update lagi data anggota BMT Puskopsyah beberapa bulan sebelum RAT 2011 secara keseluruhan:

No.	BMT/KJKS	Kota/Kabupaten
1	BMT Bina Umat Sejahtera	Lasem Rembang
2	BMT Bintoro	Demak
3	BMT Ben Taqwa	Grobogan
4	BMT Fajar Mulia	Kab. Semarang
5	BMT Binama	Kota Semarang
6	BMT Bahtera	Pekalongan
7	BMT ANDA	Salatiga
8	BMT Arrahman	Temanggung
9	BMT Arafah	Masaran Sragen
10	BMT Binamaal	Purbalingga
11	BMT Multazam	Kota Semarang
12	BMT Hudatama	Kota Semarang
13	BMT Alhikmah BIS	Jepara
14	BMT Walisongo	Kota Semarang
15	BMT Artha Amanah	Pemalang
16	BMT BIMA	Demak
17	BMT Damar	Kota Semarang
18	BMT Usaha Artha Sejahtera	Rembang
19	BMT Shohibul Ummat	Rembang
20	BMT Mitra Hasanah	Kota Semarang
21	BMT Cahaya Insani	Demak
22	BTM Tamzis	Wonosobo
23	BMT BIMA	Magelang
24	BMT AL HUDA	Wonosobo
25	BMT Harapan Umat	Kudus
26	BMT BIKUM	Rembang
27	BMT Safinah	Klaten
28	BMT Dinar Barokah	Karanganyar
29	BMT Prima Dinar	Karanganyar
30	BMT Dinar sejati	Karanganyar
31	BMT Perkasya	Semarang
32	BMT Al Hikmah mlg	Jepara
33	BMT Dinar Muamalat	Karanganyar
34	BMT Al Hidayah	Jepara
35	BMT Harapan Bersama	Jepara
36	BMT Assiroth	Jepara
37	BMT Kharisma	Magelang
38	BMT Fosilatama	Semarang
39	BMT Attaqwa	Semarang
40	BMT Pandanaran	Semarang
41	BMT Arrohim	Grobogan
42	BMT Giri muria Asly	Kudus
43	BMT Tumang	Boyolali
44	BMT Bondo Tumoto	Semarang
45	BMT Pasadena	Semarang
46	BMT Fastabiq	Pati
47	BMT Baaits	Purwodadi
48	BMT Karomah	Purwodadi
49	BMT Insan Sejahtera	Demak
50	BMT Usaha Mandiri	Demak
51	BMT Al Islah Salatiga	Salatiga
52	Al Hikmah Bangsri	Jepara
53	Sumber Mulia	Tuntang
54	BMT Al Hikmah Ungaran	Ungaran
55	Mulyadi
56	BMT Aulia	Magelang
57	BMT Khonsa	Cilacap
58	BMT ANDA	Semarang
59	BMT Umat Sejahtera	Kebumen
60	BMT Ahmad Dahlan	Klaten
61	BMT Al Quddus	Temanggung
62	BMT Amanah	Klaten
63	BMT Ben Sejahtera	Cilacap
64	BMT Aman Makmur	Demak
65	BMT Muhajirin	Salatiga
66	BMT Mua'wanah	Kab. Semarang
67	BMT Nabila	Kab. Semarang
68	BMT Bina Insani	Pati
69	BMT Al Fath	Pati
70	BMT Asa'adah	Kab. Semarang
71	BMT Bina Insani	Kab. Semarang
72	Karyawan Mandiri	Kab. Semarang
73	BMT Mandiri Sejahtera	Kab. Semarang
74	BMT Amanah Ummah	Sukaharjo
75	BMT Bina Usaha	Kab. Semarang
76	BMT Tayu Abadi	Pati
77	BMT Binamas	Purworejo
78	BMT Hira Sragen	Sragen
79	BMT Harum	Pati
80	BMT Al Amin	Kudus
81	BMT Attina	Kab. Semarang
82	BMT At'tawun	Klaten
83	BMT Mu'amalah	Jepara
84	BMT Al Amin	Klaten
85	BMT Harapan Ummat	Klaten
86	BMT Ya'Qawiyyu	Klaten
87	BMT Sejahtera	Klaten
88	BMT Baiturrahman	Klaten
89	BMT Nurul Ummah	Klaten
90	BMT Matahari Juwiring	Klaten
91	BMT Hasanah	Klaten
92	BMT Surya	Klaten
93	BMT Amanah Karang Dowo	Klaten
94	BMT Al Falah	Klaten
95	BMT Arofah Haji	Klaten
96	BMT Mentari	Klaten
97	BMT Pringgodani	Demak
98	BMT Dana Surya Madani	Boyolali
99	BMT Nur Ash Shidiq	Klaten
100	BMT As Salam	Klaten
101	BMT Berkah Utama Jaya	Surakarta
102	BMT Darul Falah Sejahtera	Pemalang
103	BMT SEMA	Pemalang
104	BMT Tekun	Boyolali
105	BMT Nurul Barokah	Boyolali
106	Puskopsyah Wonosobo	Wonosobo
107	BMT Hubbul Wathon	Kab. Semarang
108	BMT El Arta Mas	Semarang
109	BMT Bina Ummat Mulia	Purbalingga
110	BMT Annur	Banjar Negara
111	As Salam	Purbalingga
112	Mitra Mandiri	Wonogiri
113	Khusnul Faizah	Temanggung
114	Ijtihad	Kab. Semarang
115	Surya Abadi Gunem	Rembang
116	Assalam Arthadaya	Rembang
117	Darul Falah Lasem	Rembang
118	Inti Muamalat	Kab.Semarang
119	Nur Intana	Purbalingga

Baca juga "Daftar BMT Anggota dan Calon Anggota Puskopsyah BMT Jateng" atau Logo Koperasi Terbaru

Ilmu tambahan (hasil terjemahan tanpa diedit):

Mudharabah dapat dilakukan antara pemegang rekening investasi sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai mudharib a. Hal ini juga dapat dilakukan antara bank syariah, sebagai penyedia dana, atas nama sendiri atau atas nama pemegang rekening investasi, dan pemilik bisnis dan pengrajin atau pedagang dan lain-lain

Mudharabah adalah kemitraan di mana modal disediakan, dalam bentuk tunai atau aset (tidak ada utang yang diterima) oleh salah satu pihak - penyedia dana - dan tenaga kerja disediakan oleh pihak lain - mudharib.

Kedua belah pihak dapat menunjuk agen atas nama mereka. Sebuah kontrak mudharabah dapat dibatalkan secara sepihak kecuali bila istilah telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini mudharabah hanya bisa diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, jika mudharib telah memulai bisnis, dalam kontrak mudharabah, hal ini akan mengikat sampai likuidasi aktual atau konstruktif.

Sebagai mudharabah adalah kontrak berbasis kepercayaan, mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali dalam kasus pelanggaran persyaratan kepercayaan atau perbuatan. Jaminan terhadap kelalaian atau kesalahan bisa diambil dari mudharib selama mereka tidak terlalu digunakan oleh penyedia modal. Kontrak harus menentukan apakah instrumen mudharabah tidak dibatasi atau dilarang (ke lokasi tertentu atau jenis investasi yang disepakati antara pihak). Hal ini juga harus menunjukkan rasio pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (yang tidak dapat lump sum atau persentase modal). Rasio distribusi dapat direvisi pada tanggal masa depan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Profil Terbaru Puskopsyah BMT Jateng

Setelah berhasil memposting Sejarah Perjalanan Puskopsyah BMT Jateng dari masa Ke Masa, sekarang kami akan merilis profil terbaru dari Puskopsyah BMT Jateng. Koperasi ini didirikan pada 4 Februari 2002 dan sesuai dengan target pasarnya yang tertera dalam akta pendiriannya, yaitu khusus pada koperasi syariah primer se-Jawa Tengah, maka koperasi ini dikukuhkan sebagai Koperasi Syariah Sekunder yang mengemban amanah sebagai penjamin liquiditas dan pembiayaan anggotanya dengan profil sebagai berikut:

      

Nama Koperasi
Puskopsyah BMT Jateng
(Pusat Koperasi Syariah BMT Jawa Tengah)
Legalitas
No.Akta Pendirian	:	14027/BH/KDK.11/2002
No & Tgl Pengesahan Badan Hukum	:	04/02/2002
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	:	NPWP 02.773.665.1.517.000
SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)	:	SIUP 517/129/11.01/PM/III/2009
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	:	TDP 11.01.2.52.00629
Struktur Organisasi
Dewan Pembina:
1.    Dr. H. Didik Ahmad Supadie
2.    Dr. H. Imam Yahya
Dewan Pengawas Syariah :
1.    H. Abdullah Yazid
2.    Ir. Saat Suharto
PENGURUS:
Ketua I	:	Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si
Ketua II	:	Drs. Wahab Zaenuri, MM
Sekretaris  I	:	Khoiridin, S.Pd.
Skretaris  II	:	Atiek Nurhidayati, SE, MM
Bendahara	:	M. Ridwan, S.Pd.
PENGELOLA:
Manajer	:	Eka Retnowati, SE. Akt.
Div. Funding	:	Zulbiadi
Div. Lending	:	Tarmuji, S. Ag
Keangotaan
Jumlah Anggota	:	126 KJKS / BMT
Jumlah Calon Anggota	:	258 KJKS

       

Baca juga :

Logo Keperasi Terbaru

Ilmu tambahan (Terjemahan tanpa Diedit)

Indeks Islam:
Menggunakan indeks untuk membimbing operasi yang berhubungan dengan transaksi riil diperbolehkan menurut hukum Syariah. Hal ini dibolehkan untuk menggunakan indeks untuk menentukan besarnya pasar tertentu atau untuk menilai kinerja manajer investasi tertentu atau memperkirakan kinerja dan risiko sistematis portofolio makalah keuangan. Hal ini juga diperbolehkan untuk menghubungkan penyesuaian berkala gaji atau upah terhadap perubahan tingkat harga. Hal ini dibolehkan untuk mengkorelasikan paket remunerasi manajer dana, bonus mudharib itu, variabel sewa dalam kontrak ijarah dan penyelesaian tangguhan sumbangan untuk badan amal dengan indeks tertentu.


Namun, perdagangan indeks atau melakukan pembayaran atau penerimaan uang berdasarkan perubahan indeks tanpa membeli atau menjual aset nyata yang mewakili indeks, dilarang oleh syariah karena dianggap bentuk perjudian. Atas dasar yang sama, dilarang untuk menyimpulkan atau berurusan dengan kontrak opsi yang didasarkan pada indeks atau multiplier kontrak indeks sebagai transaksi ini berurusan dengan kehendak dan niat daripada komoditas nyata. Dalam mengembangkan indeks Islam, kepatuhan Syariah harus ditaati dalam komponen dan dewan pengawas syariah harus ditunjuk untuk melakukan tinjauan berkala dan pelaporan.

Corporate social responsibility Islam (CSR):
Syariah ketaatan membutuhkan baik bentuk dan substansi keuangan Islam yang harus dipenuhi.Oleh karena itu, sangat penting pada lembaga keuangan syariah dan bank untuk mengevaluasi pembiayaan mereka dalam hal kontribusi sosial mereka serta, mengatakan, pelarangan bunga.

Sementara tanggung jawab sosial dan kontribusi dapat sukarela untuk lembaga keuangan konvensional dan perusahaan, merupakan persyaratan agama bagi lembaga keuangan didefinisikan islami dan perusahaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa lembaga-lembaga Islam yang dianggap menjadi bagian penting dari lingkungan yang lebih besar dan karena itu juga harus memberikan kontribusi pada kebutuhan lingkungan yang lebih besar, karena ekonomi moral Islam membutuhkan keadilan horizontal dan vertikal dan pertumbuhan selaras dengan semua pemangku kepentingan , dan juga bertujuan untuk menghapus semua hambatan di depan jalur pengembangan semua pemangku kepentingan termasuk individu, masyarakat dan lingkungan alam.


Sebagai bagian dari paradigma ekonomi etika, bank-bank Islam dan lembaga keuangan diharapkan untuk beroperasi dalam seperti fungsi tujuan dan kerangka untuk membangun keseimbangan sempurna antara operasi keuangan dan tujuan sosial (sebagai fungsi tujuan moral diidentifikasi). Studi empiris sejauh ini, bagaimanapun, menunjukkan bahwa bank syariah belum memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

Kerjasama Puskopsyah BMT Jateng dan Pihak III yang Telah Terjalin

Sebelum menampilkan Profil Terbaru Puskopsyah BMT Jateng kami sampaikan terlebih dahulu mengenai profil kerjasama Puskopsyah BMT Jateng yang telah terjalin hingga saat ini.

Suatu perusahaan ataupun lembaga yang menitikberatkan pencapainnya pada profit dan kesejahteraan lembaganya ataupun pada anggotanya bagi Puskopsyah BMT Jateng khususnya adalah suatu keniscayaan jika kerjasama dengan pihak ke-III tak dapat ditingkatkan dan dikembangkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dan atas dasar itulah Puskopsyah BMT Jateng hingga saat ini telah berusaha menjalin kerjasama yang harmonis terhadap beberapa lembaga keuangan terkemuka yang masing-masing memiliki reputasi yang mumpuni dibidangnya. Dan diantara lembaga keuangan yang kami maksud adalah:

1. INKOPSYAH BMT - Jakarta
2. PT. PERMODALAN BMT VENTURA - Jakarta
3. PT. BANK SYARIAH MANDIRI - Kudus
4. PT. BNI SYARIAH - Semarang

Diharapkan dari kerjasama tersebut dapat terus terjalin dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya untuk mencapai tujuan masing-masing lembaga dalam kerjasama ini.

Ilmu tambahan (Dari Terjemahan tanpa Diedit):
Keuangan Mikro Syariah
Keuangan mikro telah menjadi alat yang penting dalam menanggulangi kemiskinan dan membantu pembangunan melalui pengembangan kapasitas bagi masyarakat miskin untuk menikmati kemandirian yang lebih besar dan keberlanjutan dengan memberikan mereka akses ke jasa keuangan.

Ini adalah tujuan ekonomi moral Islam juga - melayani kepentingan sosial bersama dengan kepentingan individu. Keuangan mikro syariah merupakan daerah baru dalam keuangan Islam, dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada individu finansial dikecualikan.

Keuangan mikro syariah cocok dengan paradigma berbasis aset ekonomi dan tujuan ekuitas ekonomi moral Islam serta memenuhi semua harapan sosial lainnya. Dengan demikian, ada kesesuaian dan saling melengkapi antara tujuan dan mekanisme operasional keuangan mikro dan keuangan Islam. Namun, selain beberapa pengecualian, bank-bank Islam tidak menghendaki jauh dari keuangan mikro. Di sisi lain, kasus Bangladesh Indonesia dan dapat dianggap sebagai kisah sukses dalam keuangan mikro syariah. [1]

Riba :
Dalam keuangan Islam, riba biasanya diterjemahkan sebagai bunga atau kelebihan. Larangan riba merupakan hal terpenting dalam keuangan Islam. Riba melambangkan kedua penghasilan uang pada uang melalui tingkat yang telah ditetapkan pada pinjaman dan ketidakadilan sosial. Meskipun membuat keuntungan diperbolehkan dalam Islam, mendapatkan uang pada uang tidak, karena tidak ada kegiatan produktif dan / atau perdagangan menciptakan kekayaan tambahan.

Riba juga menciptakan ketidakadilan sosial karena pemberi pinjaman membutuhkan bunga pinjaman cenderung keuntungan dari lemahnya posisi peminjam. Dengan demikian, karena keadilan sosial dan keadilan dalam bisnis adalah bagian paling penting dari Muamalat (transaksi ekonomi), riba dilarang oleh syariah, atau hukum Islam.

Pasar menawarkan dua jenis produk non-riba. Yang pertama adalah pembiayaan biaya-plus di mana bank (pemberi pinjaman dalam keuangan konvensional) membeli produk dan menjual kembali mereka dengan margin tertentu kepada klien (peminjam). Pembayaran dapat dibedakan seperti angsuran kredit konvensional. Pilihan kedua terdiri dari bagi hasil dan rugi ketika bank membangun sebuah SPV (special purpose vehicle) dengan klien dengan tujuan membeli produk (rumah misalnya) dan memungkinkan klien untuk membeli partisipasi bank dalam SPV, juga berbeda pembayaran. [1]

Sejarah Perjalanan Puskopsyah BMT Jateng

Sebelum berlanjut ke postingan mengenai Daftar BMT Anggota Puskopsyah BMT Jateng, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah Puskopsyah BMT Jateng dari masa ke masa.

Puskopsyah BMT Jateng Merupakan singkatan dari 'Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Jawa Tengah. Lembaga ini berdiri sejal tahun 2002, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2002.

Mengenal sejarah perjalanan Puskopsyah BMT Jateng tak terlepas dari 3 hal utama yaitu yang menyangkut mengenai Struktur Organisasi Kepengurusan, Keangotaan dan Keuangan Puskopsyah itu sendiri. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan secara komprehensif mengenai 3 hal tersebut.

Ilmu tambahan dari terjemahan (tanpa diedit) :
Prinsip utama keuangan Islam adalah kepatuhan terhadap kepentingan atau transaksi keuangan riba bebas, sedangkan prinsip-prinsip lain adalah: larangan pengembalian tetap, bagi hasil-rugi dan karenanya berbagi risiko, pembiayaan partisipatif, larangan gharar (ketidakpastian), spekulasi dan perjudian, uang tidak memiliki nilai apapun yang melekat dalam dirinya sendiri, dan juga pembiayaan berbasis ekuitas.

Dalam prinsip ini, kontrak keuangan Islam dirancang untuk memfasilitasi pembiayaan sesuai dengan norma-norma Islam. Kontrak meliputi: murabahah (mark up), mudharabah (modal ventura jenis partisipatif pembiayaan), musyarakah (pembiayaan partisipatif), ijarah (leasing), salam (transaksi pembiayaan ke depan), istisna (pembiayaan untuk produksi ditugaskan atau pra-memerintahkan), dan sukuk (obligasi syariah berbasis aset). Bank-bank Islam dan lembaga keuangan telah mengembangkan kontrak keuangan hybrid lainnya didasarkan pada mode tradisional.

Keuangan Islam muncul pada awal tahun 1960 dengan tujuan mengembangkan dan menyediakan kontrak keuangan alternatif sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana diharuskan oleh Islam.
Sebelumnya, berbagai mode Islam pembiayaan yang digunakan di berbagai belahan dunia Muslim namun pelembagaan keuangan Islam dalam bentuk bank dan lembaga keuangan menjadi mungkin dengan pendirian bank Islam pertama sosial, Mit Ghamr Bank Islam di Mesir pada tahun 1963 , dan bank komersial pertama Islam, Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. [1]